Alih fungsi lahan akibat deforestasi (pembabatan hutan) yang dilakukan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu pemicu utama penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk, seperti malaria. Aktivitas ini menciptakan habitat baru bagi nyamuk, serta mengubah perilaku, penyebaran, maupun komposisi spesies mereka.
Publikasi terbaru kami di jurnal Nature Communications, mengungkapkan adanya risiko penularan malaria di wilayah IKN, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan risiko ini sudah terjadi di kawasan tetangga, Sabah, Malaysia-yang berlokasi di sebelah utara IKN-dengan kemunculan malaria Plasmodium knowlesi.
P. knowlesi merupakan jenis malaria yang ditularkan dari kera ekor panjang/ekor babi ke manusia, melalui gigitan nyamuk. Masifnya pembabatan hutan di Sabah meningkatkan interaksi antara manusia, kera, dan nyamuk pembawa infeksi malaria di kawasan itu.
Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai penelitian menunjukkan peningkatan jumlah kasus infeksi P. knowlesi pada manusia di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pekerja hutan dan penduduk yang tinggal dekat kawasan hutan menjadi kelompok paling rentan terhadap penyakit ini.
Pengendalian malaria di Kaltim menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, kasus malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara-wilayah penyumbang kasus tertinggi di Kaltim-turun dari 1.321 kasus di 2023 menjadi 588 kasus di 2024.
Meski begitu, kasus infeksi malaria lokal masih ditemui. Investigasi kami menunjukkan bahwa penularan malaria di Kaltim disebabkan oleh aktivitas penebangan di malam hari, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pekerja migran yang datang dari daerah endemis malaria.
Dengan berlanjutnya pembangunan IKN, risiko ini dapat meningkat. Proyek jangka panjang ini akan berdampak besar terhadap jaringan perjalanan dan perdagangan di kawasan sekitar, termasuk kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan penduduk lain yang sebelumnya tidak pernah terpapar malaria.
Pada Mei 2024, muncul satu kasus infeksi malaria P. knowlesi di sekitar IKN yang dikonfirmasi lewat pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). Infeksi ini bisa menyebabkan gejala parasitemia ringan (sakit kepala, nyeri otot, dan demam) hingga kematian. Karena itu, diperlukan pengawasan lanjutan terhadap bahaya P. knowlesi, termasuk patogen zoonosis lainnya.
Berdasarkan pengamatan lapangan, aktivitas konstruksi dapat menciptakan habitat baru bagi nyamuk, seperti genangan air yang terbentuk akibat operasi proyek, alat berat, kayu tumbang, pembukaan lahan baru, dan banyak aktivitas lainnya.
Berbagai jenis badan air juga terbukti menjadi tempat berkembang biaknya larva nyamuk Anopheles betina (pembawa parasit malaria).
Untuk mencegah risiko penularan malaria, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian penyakit lewat sejumlah cara berikut:
1. Skrining malaria rutin
Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN dalam melakukan pemeriksaan kesehatan massal, misalnya tes malaria rutin sebanyak dua minggu sekali untuk para pekerja migran yang keluar-masuk kawasan proyek. Meski begitu, skrining di luar proyek IKN mungkin akan menghadapi tantangan, karena beberapa personel di luar proyek tidak terdokumentasi.
Pemerintah daerah perlu mengaktifkan pos malaria hutan (posmalhut) di pintu-pintu masuk hutan untuk memeriksa dan mengobati infeksi malaria pada pekerja hutan.
2. Identifikasi lingkungan berisiko tinggi malaria
Pada 2023, WHO memperkirakan 1 juta kasus malaria di Indonesia. Metode diagnostik dan pemantauan yang digunakan sering kali tidak dapat mendeteksi sebagian besar individu yang terinfeksi malaria, sehingga mereka tidak terobati dan penularan pun terus berlanjut. Kelompok yang paling sulit dipantau, yaitu pekerja migran, pekerja hutan, dan penduduk asli yang sering berpindah-pindah.
Pemerintah perlu segera mengidentifikasi area mana saja yang berisiko tinggi terjadi penularan malaria. Hal ini berguna untuk menargetkan pengendalian penularan dan meminimalkan risiko penyakit akibat pembangunan di masa mendatang.
3. Distribusi dan pemantauan kelambu berinsektisida
Pemerintah perlu memberikan bantuan berupa kelambu berinsektisida untuk kelompok berisiko tinggi, seperti ibu hamil, pekerja migran, penebang hutan, penyadap karet, pekerja rehabilitasi daerah aliran sungai, dan populasi lain yang bekerja dan bermalam di hutan.
Berdasarkan laporan WHO, penggunaan kelambu berinsektisida berhasil mengurangi angka malaria kematian akibat malaria sebanyak 50% di Afrika. Dalam rekomendasi terbarunya, WHO menganjurkan penggunaan kelambu berinsektisida piretoid-klorfenapir maupun piretroid-piripoksifen yang efektif membunuh nyamuk.
4. Pengendalian nyamuk
Pengendalian nyamuk dilakukan untuk menekan populasi nyamuk dewasa dan memutus rantai penularan malaria. Hal ini bisa dilakukan lewat penyemprotan insektisida di dalam ruangan yang diduga menjadi tempat beristirahat nyamuk, seperti mess atau kontrakan pekerja konstruksi.
Selain itu, lakukan pula pengelolaan sumber jentik nyamuk di wilayah IKN pada lokasi dan waktu yang tepat. Upaya ini meliputi modifikasi dan manipulasi habitat jentik nyamuk, serta larvasida.
5. Penelitian lanjutan soal dinamika malaria
Diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai dinamika terkini risiko penularan malaria (terutama P. knowlesi), serta penyakit menular vektor lainnya. Riset sebelumnya menunjukkan terdapat sekitar 57% misklasifikasi kasus P. knowlesi sebagai P. malariae ketika menggunakan metode pemeriksaan standar mikroskopis.
Oleh karena itu, riset epidemiologi dengan pendekatan molekuler (PCR) dan serologi (deteksi level antibodi sebagai riwayat infeksi) berpotensi besar untuk meningkatkan pemahaman terkait beban penularan yang sebenarnya.
Hasil penelitian akan membantu merumuskan cara terbaik mengurangi risiko penularan malaria yang bersinggungan dengan perubahan alam yang masif, penyebaran vektor dan satwa liar, serta faktor risiko lain yang berhubungan dengan mobilitas, kekebalan, dan akses layanan kesehatan.
Pengumpulan data epidemiologi berkualitas tinggi tidak hanya berkontribusi mengendalikan penyakit, tetapi juga memperbaiki rencana pembangunan, dilengkapi strategi mitigasi risiko yang mungkin muncul.
Pembangunan ekonomi dan perluasan infrastruktur mungkin berpotensi meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan status sosial ekonomi penghuni IKN dan penduduk sekitar. Namun, diperlukan kajian mendalam agar pembangunan berkelanjutan dapat mendukung berbagai tujuan konservasi, ekonomi, dan kesehatan.
Pemerintah perlu segera membangun sistem dan kebijakan pemantauan guna memitigasi risiko penularan malaria maupun berbagai penyakit tular vektor dan zoonosis di wilayah dengan perubahan lingkungan yang luas. Saat ini, pemerintah perlu segera melakukan tindakan pengendalian yang terukur dan berdampak guna mencegah meluasnya penularan malaria.
Dengan potensi dampak pembangunan IKN yang meluas ke seluruh Kalimantan, diperlukan pula kolaborasi lintas batas dan pendekatan multidisiplin untuk memantau perubahan kesehatan, sosial, dan ekologi.
