Share article

Print article

Politik uang masih menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam setiap gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), praktik jual beli suara terus berlangsung, mulai dari pembagian amplop berisi uang tunai, maupun dalam bentuk bantuan sembako, janji proyek, hingga pemberian fasilitas publik. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etik, tapi berperan besar menentukan arah kepemimpinan daerah. Ketika suara rakyat dibeli, kepentingan publik terancam tergeser oleh kepentingan segelintir elite yang mengedepankan kalkulasi kekuasaan.

"Demokrasi adalah diskursus," ujar Titi Anggraeni, peneliti sistem pemilu yang juga akademisi dari Universitas Indonesia dalam Diskusi Publik "Amplop Demokrasi" di Teater Asrul Sani, TIM, Jakarta, yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025.

Menurut Titi, menyempitnya ruang partisipasi kritis dalam Pilkada yang masih saja muncul hingga saat ini, berdampak pada pembungkaman suara rakyat melalui relasi kuasa dan uang, "Oleh karena itu, teruslah bicara dan berisik. Isi ruang publik dengan kritik dan kepedulian, karena elite politik hanya hadir saat kontestasi. Kalau kita diam, mereka akan mendinginkan ruang itu dengan amplop."

Fenomena politik uang dalam Pilkada bukan hanya mencoreng integritas Pemilu, tapi juga menjerat pemimpin terpilih dalam kewajiban untuk mengembalikan "investasi politik" mereka. Akibatnya, sistem demokrasi di daerah justru melahirkan kepemimpinan tanpa akuntabilitas dan memaksa rakyat menanggung biaya politik yang sudah dikeluarkan. Misal, dengan adanya perizinan tambang yang sembrono diberikan oleh pemerintah daerah, pemotongan anggaran pelayanan publik, hingga penumpukan sampah karena anggaran mobil dinas yang dikurangi.

"Politik uang kini berjalan lebih halus. Di Depok, misalnya, anak muda sudah jarang terima amplop. Tapi, bentuknya berubah, seperti dengan sembako, aspal jalan, hadiah kecil. Budayanya tetap: karena dia sudah bantu, masa kita nggak pilih?" ungkap Arief Cahya Nugraha dari Generasi Melek Politik.

Dalam pengamatan Arief, meski generasi muda relatif lebih kebal, di banyak daerah praktik politik uang masih efektif karena terhubung dengan budaya "balas budi" dan kebutuhan ekonomi warga.

Rasa kecewa terhadap praktik politik uang disampaikan oleh Wa Ode Zahra Amalia dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Perasaannya campur aduk saat menyaksikan adegan pelantikan kepala daerah dalam film. "Ini cukup triggering. Apa mereka tidak memikirkan apa yang mereka bawa? Di mana integritasnya?" kata Zahra. Bagi banyak orang, Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin, tapi juga cermin apakah demokrasi masih punya harapan.

Namun, tidak semua pemilih menerima uang karena tergiur. "Ada yang menerima karena takut. Takut dikucilkan, takut tidak mendapat layanan publik." ujar Titi. Ia mengingatkan bahwa bilik suara seharusnya menjadi ruang aman bagi pemilih, bukan ruang intimidasi. Tapi kenyataannya, tekanan sering kali datang bahkan dari penyelenggara Pemilu sendiri.

Meski politik uang masih rentan terjadi, sistem pemilihan langsung masih memiliki harapan. Dalam Pilkada 2024, beberapa daerah menunjukkan tren protest vote yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah suara tidak sah. Di Bandar Lampung dan Kalimantan Selatan, gejala ini menjadi sinyal bahwa pemilih mulai berani menyatakan penolakan terhadap kandidat yang tidak mewakili aspirasi mereka. "Tipologi daerah dengan protest vote tinggi umumnya punya literasi digital yang kuat. Ini artinya, otonomi pemilih mulai tumbuh."" ujar Titi.

Film dokumenter "Amplop Demokrasi" dibuat oleh Watchdoc Documentary dengan mengangkat cerita tentang praktik dan dampak politik uang di sejumlah daerah di Indonesia pada Pilkada 2024. Pemutaran perdana film ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang, disambung dengan diskusi publik bersama The Conversation Indonesia yang mempertemukan berbagai pihak yang peduli terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Melalui film dan forum diskusi "Amplop Demokrasi", publik kembali diingatkan bahwa selama suara rakyat masih bisa dibeli, maka demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa substansi.

Tonton video highlight acara di tautan ini