Kesepakatan AS-Cina untuk meredakan tensi belum bisa dijadikan pertanda baik.
AS tetap harus membenahi kinerja ekonomi domestiknya terlebih dahulu.
Perang dagang akan memberikan ketidakpastian selama Trump menjabat.
Perang dagang yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Namun, upaya "Liberation Day" dengan menaikkan tarif impor barang-barang penyumbang defisit neraca dagangnya tidak akan menyelesaikan permasalahan domestik AS begitu saja. Menurut saya, AS juga akan mengalami kesulitan dalam permainan ini.
Ekonomi AS, yang digadang sebagai terbesar di dunia tersusun dari berbagai indikator ekonomi yang saling berkesinambungan satu sama lain. Dalam hal ini, defisit neraca perdagangan AS juga dipengaruhi oleh kondisi fiskal-hal-hal terkait penerimaan dan pengeluaran negara- dan kesenjangan antara tabungan dan investasi yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan.
Sebagai informasi, neraca transaksi pembayaran merupakan indikator perekonomian yang mencatat semua transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lain termasuk ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, dan transfer berjalan neto. Neraca ini mencerminkan kekuatan daya saing internasional suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
Sayangnya, ketiga indikator utama Amerika Serikat tersebut (neraca perdagangan, keseimbangan fiskal, dan kesenjangan antara tabungan dan investasi yang berkontribusi terhadap neraca transaksi berjalan berada dalam status yang sama: defisit. Fokus AS untuk membenahi satu indikator saja takkan memberikan hasil yang diharapkan.
Menurut catatan kecil saya, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina dan banyak negara lainnya adalah akibat dari kesenjangan antara tabungan dan investasi dan defisit anggaran yang menentukan neraca transaksi berjalan. Hal ini bisa dibuktikan melalui persamaan output GDP dari sisi pengeluaran sebagai berikut.
Perhitungan GDP bisa didapat dari persamaan model ini:
Pendapatan domestik bruto (PDB)= tabungan + pajak + konsumsi
Namun, untuk mendapatkan perhitungan yang lebih menyeluruh tentang korelasi ekonomi domestik dengan ekonomi global, kita juga bisa menggunakan formula ini:
PDB= Konsumsi + belanja pemerintah) + investasi + (ekspor-impor))
Meskipun sama-sama bisa dijadikan persamaan perhitungan PDB suatu negara, kedua model tersebut beda sudut pandang yakni acuan yang memperhitungkan pajak, konsumsi dan tabungan (model 1) dan pendapatan menurut pengeluaran (model 2).
Jika persamaan 1 dikurangi persamaan 2 maka akan diperoleh persamaan baru yakni neraca fiskal + kesenjangan antara tabungan dan investasi = neraca perdagangan. Defisit neraca transaksi berjalan sendiri salah satunya disumbangkan oleh kesenjangan antara tabungan dan investasi.
Melalui model ini, anggaran dan neraca transaksi berjalan yang terealisasi defisit disebut defisit kembar. Maka konsekuensinya realisasi kinerja perdagangan internasional AS juga defisit. Kecuali jika pemerintah AS bisa memperbaiki kesenjangan antara tabungan dan investasi dengan meningkatkan tabungan, mengurangi konsumsi, dan kinerja anggarannya menjadi positif (surplus).
Untuk memperbaiki kinerja anggaran dan neraca transaksi berjalan, Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency) atau yang disebut DOGE pada November 2024 lalu. Tugasnya adalah mengawasi manajemen anggaran pemerintah agar lebih baik dan melaporkan langsung ke presiden.
Lembaga dipimpin oleh mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, dan taipan Amerika Serikat Elon Musk. Keduanya akan berstatus sebagai pegawai pemerintah khusus.
Musk mengklaim DOGE bisa memangkas pengeluaran tahunan federal hingga US$2 triliun. Jumlah tersebut setara 7% dari pengeluaran tahunan pemerintah AS senilai total US$6,7 triliun atau senilai Rp110 ribu triliun.
Pada dasarnya, Musk merupakan tokoh yang kerap memantik kontroversi. Belum lama ini DOGE menjadi polemik masyarakat karena memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan AS. DOGE jugalah yang menjadi pemicu pembekuan aliran dana bantuan kemanusiaan USAID ke lebih dari 100 negara termasuk Indonesia.
Musk mengklaim sejauh ini DOGE telah menghemat US$150 miliar (Rp2.477 triliun). Namun hal ini dibantah banyak pihak. Kantor berita BBC menyatakan jumlah tersebut hanya klaim yang tidak bisa dibuktikan. Dalam laporan khususnya, BBC mengungkap bahwa data yang diklaim oleh DOGE hanya sebesar US$32,5 miliarnya atau senilai Rp537 triliun yang dilengkapi bukti lengkapnya.
Selain itu Trump juga menyampaikan banyak janji pemotongan pajak bagi korporasi dan pajak pribadi AS seperti perpanjangan pemberlakuan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Jika benar-benar direalisasikan, semua perpanjangan TCJA ini akan menambah beban defisit anggaran senilai US$4 triliun yang senilai kurang lebih Rp66 ribu triliun.
Siapapun orang yang menduduki kursi nomor 1 di AS bisa dikatakan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Bagaimana tidak, selain menjadi negara dengan ekonomi terbesar, AS juga memiliki kekuatan militer terbesar dunia. Jika menggunakan acuan teori dari hubungan internasional, AS memiliki hard power(militer) dan soft power (ekonomi) terbesar dunia.
Tapi melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat yang aktual, kebijakan yang memantik perang dagang ini tidaklah efektif dan justru memperburuk kondisi perekonomian global. Pembenahan ekonomi internal seperti menghemat pengeluaran anggaran sebenarnya sudah dilakukan tapi dengan kebijakan pemotongan pajak kebijakan ini justru menjadi tidak efektif.
Kebijakan yang kurang lebih sama sebenarnya pernah dilakukan oleh Trump Ketika menjabat AS 1 pada periode 2017-2021 lalu. Alasannya pun sama, yakni ingin menjadikan AS sebagai pusat ekonomi, investasi, dan perdagangan dunia yang saat ini dan saat itu (2017-2021) sudah dikuasai oleh Cina.
Meskipun baru-baru ini Amerika Serikat dan Cina sepakat untuk meredakan tensi dengan menurunkan tarif patokannya masing-masing, hal ini bukan berarti pertanda surutnya tensi perang dagang jilid ini. Layaknya perang dagang yang terjadi pada 2017-2021 silam, tidak ada bisa jadi berlangsung paling cepat selama Donald Trump menjabat sebagai orang nomor satu di AS.
Setidaknya kita memahami, sikap Trump yang sangat neomerkantilisme atau yang populer dikenal proteksionisme yang menekankan peran aktif negara dalam mendorong ekspor, membatasi impor, dan mengendalikan arus modal, dengan tujuan utama untuk membangun kekayaan dan kekuatan nasional.
Besarnya dorongan perang dagang AS ini juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dampak secara langsung adalah terjadinya pelemahan pasar modal karena aliran modal terus keluar, sehingga menyebabkan tekanan terhadap mata uang rupiah. Adapun dampak tidak langsungya terjadi disrupsi rantai pasok, ketidakpastian perdagangan dan investasi, serta sentimen negatif terhadap prospek ekonomi nasional.
