Barak militer untuk siswa yang dicap nakal mengabaikan akar persoalan sosial dan emosional remaja.

Pendekatan militeristik menciptakan relasi kekuasaan yang tidak sehat dan bisa merusak identitas serta perkembangan anak.

Pendekatan represif rentan menimbulkan trauma dan menutup ruang empati.

Sebanyak 69 siswa dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat, sejak 1 Mei 2025 resmi mengikuti program pembinaan di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai upaya mendisiplinkan siswa yang dicap 'nakal'.

Program ini dilaksanakan di Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Kabupaten Purwakarta, dan di Rindam III Siliwangi, Bandung, dengan rincian 30 siswa dari Bandung dan 39 dari Purwakarta-dari seharusnya 40 siswa Purwakarta, satu orang kabur dan tidak hadir saat peluncuran.

Tak sedikit yang mendukung program ini, seolah pendekatan militeristik menjadi cara ampuh untuk mengatasi masalah kenakalan anak. Dedi sendiri mengklaim bahwa para siswa yang mengikuti program ini merasa senang.

Faktanya, mengirim anak-anak ke barak militer untuk mengatasi kenakalan telah terbukti tidak efektif. Praktik ini justru memperkuat label sosial negatif dan memunculkan trauma pada anak.

Riset tentang boot camp di Amerika Serikat (AS) menemukan bahwa program militer untuk remaja bermasalah tidak lebih efektif dalam mencegah kenakalan dibanding pendekatan komunitas, dan kadang meningkatkan risiko perilaku agresif setelah program selesai.

Pendekatan semacam ini, meskipun tampak tegas dan memberi kesan "solutif", seringkali gagal memahami akar masalah perilaku remaja dan justru menciptakan masalah baru karena beberapa hal.

1. Hanya pengalih isu

Perilaku menyimpang pada remaja seringkali muncul karena lemahnya keterikatan mereka terhadap institusi sosial yang sehat-keluarga, sekolah, dan komunitas.

Ketika anak-anak tidak merasa memiliki ikatan emosional dengan lingkungan sosialnya, mereka kehilangan rasa tanggung jawab terhadap norma dan nilai masyarakat.

Dalam konteks ini, mengirim siswa ke barak militer hanya mengalihkan masalah tanpa membangun ulang ikatan sosial yang rusak.

2. Relasi tidak sehat

Pendekatan disiplin militer terhadap siswa bisa menciptakan relasi kekuasaan yang tidak sehat antara otoritas dan individu muda. Sebab, militer bekerja dalam kerangka komando, disiplin kaku, dan hierarki kekuasaan yang sangat berbeda dengan pendidikan sipil berbasis dialog, empati, dan pemberdayaan.

Dalam kajian teori kekuasaan simbolik, kekuasaan yang dipaksakan melalui mekanisme simbolik seperti seragam, barisan, dan perintah fisik, bisa menciptakan ilusi legitimasi kontrol tanpa membuka ruang dialog atau kesadaran kritis. Ini bukanlah bentuk pendidikan karakter yang sehat.

Remaja, terutama yang berada dalam fase pencarian jati diri, bukan hanya butuh struktur, tapi juga pemahaman akan makna perilaku mereka dan tempat mereka dalam masyarakat. Ketika mereka hanya "diperintah", tanpa diberi ruang untuk memahami dan memaknai tindakan mereka, maka intervensi itu hanya akan bersifat jangka pendek dan superfisial.

Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya agentic self Agentic Self merujuk pada cara seseorang memandang dirinya sebagai pelaku yang aktif, yang punya kendali atas pilihan dan tindakannya sendiri-bukan sekadar mengikuti arus atau dikendalikan oleh keadaan.

Dalam konteks ini, intervensi yang efektif adalah yang mendorong remaja untuk melihat dirinya sebagai aktor aktif dalam hidupnya, bukan sebagai objek yang dikendalikan oleh rasa takut atau tekanan dari luar.

3. Jebakan label 'siswa nakal'

Menyebut anak-anak sebagai "nakal" dan mengirim mereka ke barak militer memperkuat label sosial negatif.

Dalam teori labeling, hal ini justru bisa berdampak buruk nantinya, anak-anak bisa mulai menganggap label "nakal" itu sebagai bagian dari identitas diri mereka. Akibatnya, mereka pun cenderung berperilaku sesuai label tersebut karena merasa "inilah saya".

Misalnya, seorang anak yang sering membolos sekolah kerap dijuluki "anak nakal" oleh lingkungan sekitarnya. Karena terus mendapat perlakuan dan stigma seperti itu, ia bisa merasa tidak punya peluang untuk berubah, dan justru makin larut dalam perilaku bermasalah seperti tawuran atau pencurian kecil.

4. Rentan memicu trauma

Memasukkan anak-anak yang dicap nakal ke dalam sistem disiplin militer juga bisa memicu reaksi stres, kecemasan, dan trauma, terutama jika tidak ada dukungan emosional

Anak-anak yang memiliki riwayat kekerasan atau broken home bahkan bisa merasa kembali "dihukum", bukan dibina.

Pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis empati perlu diprioritaskan. Restorative justice (pendekatan keadilan berbasis masyarakat) dalam pendidikan, misalnya, menekankan dialog antara siswa, guru, dan orang tua untuk memahami penyebab perilaku negatif dan membangun kembali kepercayaan serta tanggung jawab sosial.

Program mentoring, pelatihan keterampilan hidup (life skills), konseling trauma, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dapat menjadi jalan keluar yang lebih konstruktif. Menyelesaikan persoalan perilaku remaja memerlukan pendekatan yang kompleks dan kontekstual, bukan solusi instan yang hanya tampak efektif di permukaan.

Di balik narasi "penegakan disiplin" terselip kegagalan mendasar untuk berempati. Alih-alih menggali penyebab dan memberi ruang pemulihan, pemerintah justru memilih metode represi. Ini adalah bentuk othering terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah-memperlakukan mereka seolah bukan bagian dari masyarakat yang layak diberi dukungan dan kasih sayang.

Apapun alasannya, penting untuk disadari bahwa tentara tidak dilatih untuk mendidik anak-mereka dilatih untuk menjalankan perintah, menjaga keamanan, dan menghadapi ancaman, bukan membina individu dalam tahap perkembangan psikososial yang kompleks seperti remaja. Menempatkan tentara dalam posisi sebagai pendidik seolah-olah merendahkan profesi guru, psikolog, pekerja sosial, dan para akademisi yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk memahami dan merancang pendidikan yang berpihak pada anak.

Kebijakan seperti ini menciptakan ilusi bahwa kekuatan fisik dan kepatuhan struktural lebih unggul dibanding proses pedagogis yang menumbuhkan kesadaran, nilai, dan tanggung jawab moral secara bertahap.

Mengirim siswa ke barak militer adalah bukti absennya upaya mendengarkan suara anak-anak itu sendiri. Tidak ada ruang untuk memahami pengalaman hidup mereka, latar belakang keluarga, maupun tekanan sosial yang mereka hadapi.

Ini bukan hanya soal mendisiplinkan, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan warga mudanya sebagai subjek yang harus ditundukkan, bukan sebagai manusia yang perlu dipahami dan diberdayakan.