Share article
Print article
Belakangan ini pemerintah sering plin-plan dalam menetapkan kebijakan.
Hal ini mengikis iklim investasi dan kepercayaan publik.
Tidak heran kalau Indonesia kalah dalam perebutan investasi dan perdagangan internasional.
Beberapa tahun belakangan ini kita sering menyaksikan penetapan kebijakan pemerintah yang maju-mundur ibarat gerakan dalam senam poco-poco. Banyak kebijakan atau yang sudah diumumkan atau ditetapkan pemerintah mendadak bubar jalan hanya karena viral dan dibanjiri sentimen negatif warganet.
Ketidakpastian kebijakan seperti ini membuat pelaku bisnis ragu mengambil keputusan investasi, menunda ekspansi, bahkan menahan rekrutmen tenaga kerja.
Apalagi jumlah kebijakan yang di'poco-poco'kan cukup beragam dan menyentuh aspek strategis turunan seperti ketatanegaraan, regulasi, dan bisnis.
Dalam bidang manajemen, ada istilah "ketidakpastian kebijakan adalah bisnis yang buruk". Ini menggambarkan situasi ketika arah dan isi kebijakan pemerintah sulit diprediksi, sehingga merugikan dunia usaha.
Fenomena ini melahirkan gaya pengambilan keputusan yang bisa disebut viral-based policy atau kebijakan berbasis viralitas. Kebijakan seolah-olah tidak lagi lahir dari kajian matang, melainkan langsung diuji kelayakan alias 'cek ombak' di media sosial.
Akibatnya, pemerintah cenderung menarik atau mengganti suatu kebijakan begitu menuai banyak penolakan di media digital. Dengan kata lain, opini warganet menjadi semacam "veto player" baru dalam proses kebijakan.
Secara teoretis, kebijakan berbasis viralitas justru memperbesar ketidakpastian kebijakan. Pelaku usaha tidak lagi hanya menimbang isi peraturan, tetapi juga mempertanyakan apakah kebijakan itu akan bertahan atau berubah sewaktu-waktu.
Read more: Viralkan biar didengar: Lahirnya kebijakan berbasis viralitas jadi bentuk baru kekuatan publik
Situasi ini membuat dunia usaha sulit menyusun strategi jangka panjang. Soalnya arah kebijakan bisa dipatahkan oleh riuh di linimasa.
Dalam setiap perubahan kebijakan, pemerintah seakan memaksa pelaku bisnis dan investor bergerak cepat menyesuaikan strategi.
Memang, dalam pasar yang kompetitif, siapa yang lebih cepat menyesuaikan diri, dia yang diuntungkan.
Pun di dunia investasi. Setiap ada kebijakan pemerintah, hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa pasar akan segera merespons setiap informasi baru.
Read more: Persaingan global keras, mampukah Prabowo-Gibran capai pertumbuhan ekonomi 8%?
Masalahnya, logika ini justru tidak berjalan jika pemerintah plin-plan. Alih-alih segera menyesuaikan diri, banyak pelaku usaha lebih memilih menunda langkah. Sebab, mereka merisaukan kebijakan yang direspons cepat hari ini bisa saja dibatalkan besok.
Situasi ini menggerus momentum untuk menjadi penggagas. Pasar juga bisa kehilangan efisiensinya. Sebab, keputusan yang seharusnya bisa langsung menyesuaikan kondisi tekini terpaksa tertahan oleh kemungkinan "veto" oleh warganet.
Misalnya, Mei-Juni 2024, pemerintah merilis aturan pemotongan gaji pekerja 3% untuk perumahan. Namun, pemerintah buru-buru menundanya setelah menuai protes warganet.
Menjelang akhir 2024, rencana kenaikan PPN dari 11% ke 12% diubah sehari sebelum berlaku, lagi-lagi karena riuh di media sosial.
Juli 2025, pemerintah membatalkan pemblokiran rekening dormant hanya seminggu setelah ramai diperbincangkan.
Polanya jelas: ketika sebuah kebijakan viral, pemerintah kerap menghentikan atau mengubah arah kebijakan itu.
Berbagai penelitian membuktikan, kebijakan yang semakin tak pasti akan selalu berdampak negatif. Banyak perusahaan menunda investasi. Harga saham melemah. Dan laju inovasi ikut terhambat.
Read more: Memilih investasi yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi
Dalam ranah moneter, ketidakpastian sering memicu harga energi naik-turun, inflasi sulit dikendalikan, hingga pasar keuangan bergejolak.
Ketidakpastian bahkan memicu praktik penghindaran pajak, meningkatkan penipuan keuangan, dan memengaruhi keandalan informasi keuangan.
Dunia usaha pun enggan menanamkan investasi jangka panjang karena bayang-bayang pembalikan aturan selalu menghantui.
Tidak heran jika ekonomi stagnan, pasar saham tak menggeliat. Selain itu, arus investasi asing ke Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam maupun Malaysia.
Pola kebijakan yang bergantung pada respons viral berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap konsistensi dan kewibawaan pemerintah.
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
Kuncinya adalah membangun kepercayaan diri melalui kebijakan yang berbasis bukti dan disusun secara transparan. Kebijakan berbasis viralitas lahir karena pemerintah tidak memiliki landasan kuat untuk menjelaskan mengapa sebuah keputusan baik bagi masyarakat.
Alhasil, setiap kebijakan mudah dibatalkan begitu mendapat tekanan di media sosial. Berbagai studi global menunjukkan, kebijakan yang berbasis bukti cenderung lebih stabil dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi dalam jangka panjang. Tingkat ketidakpastiannya pun lebih rendah.
Model kebijakan ini membuat pemerintah lebih percaya diri menjalankannya. Toh, contoh suksesnya sudah ada: program BLT era Presiden Yudhoyono atau diskusi ilmiah bersama Dewan Ekonomi Nasional yang menemukan bahwa MBG relatif lebih efektif mengurangi kemiskinan.
Pemerintah juga harus memastikan regulasi lintas kementerian dan lembaga konsisten. Sering kali, kebijakan yang awalnya jelas justru membingungkan karena aturan turunan antarlembaga malah berbeda, bahkan bertolak belakang.
Ketidaksinkronan inilah yang memberikan celah publik berspekulasi, memicu kegaduhan di media sosial, lalu kembali melahirkan kebijakan berbasis viralitas. Ini persis seperti lingkaran kesialan.
Jika setiap regulasi berjalan selaras dan konsisten, dunia usaha tidak perlu menunda keputusan. Publik pun tidak perlu menghabiskan energi dalam perdebatan yang tak produktif.
Pemerintah perlu membangun komunikasi kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Tanpa itu, pesan mudah dipelintir, digoreng di media sosial, lalu mendadak viral.
Di titik inilah risiko kebijakan berbasis viralitas muncul karena kebijakan yang semula sahih bisa runtuh hanya gara-gara miskomunikasi.
Indonesia sebenarnya sudah punya kanal resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Presiden, dan belakangan Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Namun, koordinasi antar lembaga masih tidak satu suara. Masing-masing pun masih egois. Alhasil, pesan publik menjadi tidak seragam.
Read more: Kegagalan komunikasi pemerintah: Rakyat butuh dialog empatik, bukan represi elitis
Bandingkan dengan sistem satu kanal dan satu suara di negara lain seperti Ministry of Communications and Information (MCI] di Singapura, The State Council Information Office (SCIO) di Cina], Prime Minister's Office di Finlandia, atau Press Secretary di Amerika Serikat. Semuanya mampu mengharmoniskan pesan-pesan ke publik sehingga meningkatkan kepastian.
Pada akhirnya, negara membutuhkan kebijakan yang tahan banting, bukan yang rapuh digoyang viralitas.
Dunia usaha dan investor tak menilai Indonesia dari seberapa cepat pemerintah merespons keriuhan warganet, melainkan dari seberapa konsisten pemerintah berdiri pada keputusan yang berbasis bukti, terkomunikasi dengan baik, berbasis data, dan sesuai hukum yang berkeadilan.
